RUMUSAN hasil akhir Pansus Hak Angket Kasus Bank Century sedang digodok intensif oleh tim kecil yang beranggotakan sembilan orang. Hasil akhir pansus yang akan disampaikan da-lam Rapat Paripurna DPR pada 2 Maret 2010 menjadi ujian berat bagi pansus, karena lobi-lobi yang berupaya membelokkan hasil pansus terus berlangsung.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengingatkan pansus agar konsisten pada temuan yang diperoleh dalam proses penyelidikan, tidak terpengaruh oleh lobi-lobi menyesatkan.
“Adalah sangat konyol bila dalam rapat paripurna nanti fraksi-fraksi malah mengubah sikap. Tapi sepenuhnya terserah pansus, apakah ingin mendapatkan apresiasi publik atau caci maki,” tegasnya di Jakarta, kemarin.
Menurut Ray, adalah sebuah kebodohan nyata jika pada rapat paripurna nanti fraksi-fraksi mengubah sikap.
“Secanggih apa pun mereka mengemas perubahan kesimpulan tersebut, publik tak dapat dibohongi. Persoalan ini sudah terlalu terang-benderang. Jadi ini hanyalah persoalan pilihan saja, apakah pansus berpihak kepada rakyat atau pada kekuasaan,” katanya.
Lebih lanjut ia memaparkan, fraksi dan parpol yang berani melawan arus kehendak rakyat, pada waktunya akan menuai ganjarannya, yakni tidak mendapat dukungan rakyat dalam pemilu. Partai-partai seperti itu akan mengalami degradasi kepercayaan publik.
“Publik tidak akan menaruh hormat dan kepercayaan pada partai semacam itu,” tuturnya.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masardi mengingatkan DPR untuk tetap berpijak pada kebenaran yang terungkap dalam proses penyelidikan di pansus.
Bila keputusan paripurna antiklimaks, akan memicu amarah rakyat yang berujung pada gejolak sosial.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menegaskan, partainya siap mati-matian membela pemerintah. Ia heran melihat sikap fraksi-fraksi anggota koalisi yang justru menyalahkan Boediono dan Sri Mulyani dalam kebijakan penyelamatan Bank Century.
“Harusnya mereka berdua mendapat penghargaan karena telah berhasil menyelamatkan negara dari krisis, bukan malah dipersalahkan,” tukasnya.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengingatkan pansus agar konsisten pada temuan yang diperoleh dalam proses penyelidikan, tidak terpengaruh oleh lobi-lobi menyesatkan.
“Adalah sangat konyol bila dalam rapat paripurna nanti fraksi-fraksi malah mengubah sikap. Tapi sepenuhnya terserah pansus, apakah ingin mendapatkan apresiasi publik atau caci maki,” tegasnya di Jakarta, kemarin.
Menurut Ray, adalah sebuah kebodohan nyata jika pada rapat paripurna nanti fraksi-fraksi mengubah sikap.
“Secanggih apa pun mereka mengemas perubahan kesimpulan tersebut, publik tak dapat dibohongi. Persoalan ini sudah terlalu terang-benderang. Jadi ini hanyalah persoalan pilihan saja, apakah pansus berpihak kepada rakyat atau pada kekuasaan,” katanya.
Lebih lanjut ia memaparkan, fraksi dan parpol yang berani melawan arus kehendak rakyat, pada waktunya akan menuai ganjarannya, yakni tidak mendapat dukungan rakyat dalam pemilu. Partai-partai seperti itu akan mengalami degradasi kepercayaan publik.
“Publik tidak akan menaruh hormat dan kepercayaan pada partai semacam itu,” tuturnya.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masardi mengingatkan DPR untuk tetap berpijak pada kebenaran yang terungkap dalam proses penyelidikan di pansus.
Bila keputusan paripurna antiklimaks, akan memicu amarah rakyat yang berujung pada gejolak sosial.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menegaskan, partainya siap mati-matian membela pemerintah. Ia heran melihat sikap fraksi-fraksi anggota koalisi yang justru menyalahkan Boediono dan Sri Mulyani dalam kebijakan penyelamatan Bank Century.
“Harusnya mereka berdua mendapat penghargaan karena telah berhasil menyelamatkan negara dari krisis, bukan malah dipersalahkan,” tukasnya.
Direktur Lima
Empat kelompok
Tim Perumus (Timus) Pan-sus Hak Angket Kasus Bank Century mengelompokkan pandangan akhir fraksi-fraksi pada rapat pleno pansus pada Selasa (23/2), dalam empat kelompok. Pengelompokan itu terfokus pada pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP), penyertaan modal sementara (PMS), dan bailout.
Menurut anggota timus dari F-PPP Muhammad Romahurmuziy, kelompok pertama terdiri dari F-PDIP, F-PKS, dan F-Hanura, yang menilai ada pelanggaran dalam kebijakan FPJP dan bailout.
Kedua, F-PG yang menyatakan ada pelanggaran, namun tidak menyebut nama secara langsung.
Juga F-PPP dan F-Gerindra yang hanya menyebutkan jabatan orang yang diduga bertanggung jawab.
Selanjutnya, F-PAN yang menyatakan hanya ada pelanggaran dalam proses bailout.
Keempat, F-PD dan F-PKB yang menyatakan tidak ada pelanggaran FPJP dan bailout. (Ken/ST/P-2)
vini@mediaindonesia.com
0 komentar:
Posting Komentar